Dampak Teknologi Informasi Dalam Bidang Pemerintahan

Pemerintah telah menetapkan program pembangunan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan istilah E-government. Penerapan E-government merupakan amanat Inpres No.3 tahun 2003 tentang penyelenggaran tata kelola pemerintahan secara elektronis di Indonesia. Implementasi e-government dalam pelaksanaan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik tentunya membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi beserta sumber daya manusia yang handal dalam mengelolanya.

E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis dan kegiatan lainnya. Bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomasi dan jaringan internet, lebih umum lagi dikenal sebagai world wide web (www).

Pada intinya e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Manfaat e-government yang dapat dirasakan antara lain :

1.   Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat

Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.

2.   Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum

Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.

3.   Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh

Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang sekolah: jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya.

4.   Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien

Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan video conference. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya harus berada pada lokasi fisik yang sama. Tidak lagi semua harus terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam saja.

Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintah melalui jaringan sistem informasi on- line antar instansi pemerintah baik pusat dan daerah untuk mengakses seluruh data dan informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik.

Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi mendorong aparatur pemerintah untuk mengantisipasi paradigma baru dengan upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintah yang baik (good governance). Hal terpenting yang harus dicermati adalah sektor pemerintah merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan, oleh karena itu keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan arus data dan informasi antar instansi agar terjadi keterpaduan sistem antara pemerintah dengan pihak pengguna lainnya.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut E-Government membuat masyarakat semakin mudah untuk mengakses kebijakan pemerintah bahwa pemerintah menyusun program untuk berjalan lancar. E-Government juga dapat mendukung pemerintahan yang lebih efisien, dan dapat meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah.

Dampak-Positif-Dan-Negatif-Teknologi-Informasi-Dalam-Bidang-Pemerintahan

E-Government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah, seperti penggunaan intranet dan internet, yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan kebutuhan penduduk, bisnis dan kegiatan lainnya. Dapatkah proses transaksi bisnis antara publik dan pemerintah melalui sistem otomasi dan jaringan internet, lebih dikenal sebagai World Wide Web (www).

Penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain disebut e-government. Penggunaan hubungan ini dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu:

1.   G2C (Government to citizen), hubungan antara pemerintah dengan masyarakat,

2.   G2B (Government to bussines), hubungan antara pemerintah dengan pengusaha,

3.   G2G (Government to Government), hubungan antara pemerintah dengan pemerintah.

Konsep e-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintahan, misalnya menggunakan jaringan internet. E-government dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan penduduk, bisnis dan kegiatan lainnya.

Dampak Teknologi Informasi Bidang Pemerintahan

Berikut ini terdapat beberapa dampak teknologi informasi dalam bidang pemerintahan, terdiri atas:

1.   Dampak Positif Teknologi Informasi Bidang Pemerintahan

Berikut ini terdapat beberapa dampak positif teknologi informasi dalam bidang pemerintahan, terdiri atas:

a.   Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor, informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor administrasi.

b.   Peningkatan hubungan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat umum, keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik, keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kebencian di semua sisi.

c.   Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh.

d.   Dengan informasi yang memadai, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Misalnya, data tentang sekolah: jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan sebagainya, dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua untuk memilih sekolah yang tepat untuk anak mereka.

e.   Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui e-mail atau bahkan video conference. Untuk Indonesia, daerah ini sangat besar, hal ini sangat membantu. Pembekalan, koordinasi, diskusi antara pimpinan daerah dapat melakukannya tanpa semua harus berada di lokasi fisik yang sama. Ada lagi perlu terbang ke Jakarta untuk pertemuan yang hanya berlangsung satu atau dua jam.

f.    Permintaan publik untuk pemerintahan yang baik telah mendesak untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Salah satu solusi yang diperlukan adalah integrasi sistem administrasi pemerintahan melalui jaringan sistem informasi on-line antar instansi pemerintah di pusat dan daerah akses ke semua data dan teknologi informasi terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik.

g.   Dalam sektor pemerintah, perubahan lingkungan dan kemajuan teknologi mendorong pejabat pemerintah untuk mengantisipasi hal-hal baru dan meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan terhadap realisasi pemerintahan yang baik (govermance baik).

h.   Hilangnya birokrasi yang telah sebagai oleh penghalang bagi orang-orang dalam berhubungan dengan pemerintah sehingga pelaksanaan pemerintah agar lebih efektif dan efisien.

i.     Keberadaan e-government akan berdampak pada dimensi sumber daya manusia dari setiap pelayanan publik. Ada kemungkinan untuk masalah meruyaknya disebabkan oleh rasionalisasi jumlah karyawan. Karyawan yang dianggap tidak memiliki kemauan dan kemampuan untuk menjalankan e-government generik akan berhadapan dengan dua risiko; diberhentikan (PHK) atau ke pelatihan untuk membentuk kompetensi lunak (kompetensi yang lembut) dan keterampilan kerja dan mengintegrasikan diri ke dalam struktur informasi baru.

j.    Dalam konteks pemerintahan yang lebih baik, teknologi informasi masih dianggap sebagai “proses Automator” yang diharapkan dapat mengurangi proses ini dilakukan secara manual bukan sebagai alat untuk mengurangi birokrasi.

k.   Dalam konteks partisipasi semua pihak untuk pengembangan kebijakan, teknologi informasi masih dianggap sebagai alat yang memfasilitasi pengumpulan informasi bukan sebagai alat yang dapat membuka komunikasi dengan pihak eksternal seperti badan publik atau lainnya.

l.     Dalam konteks keterbukaan (transparansi) teknologi internal informasi masih dianggap sebagai sarana bukan sebagai sareana penyedia akses memberikan informasi yang lebih spesifik seperti latar belakang kebijakan tersebut.

m. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan, teknologi informasi masih dilihat sebagai sarana untuk mempercepat pelaporan daripada sebagai alat untuk membantu proses monitoring.

n.   Dalam rangka meningkatkan kualitas teknologi informasi Kebi masih akan dilihat sebagai sarana untuk memperluas sumber-sumber informasi dan data dari sarana yang dapat menciptakan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

o.   Munculnya kelas menengah baru. Pertumbuhan dan perkembangan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan yang meliputi juga bidang politik akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Kemampuan, keterampilan dan gaya hidup mereka tidak jauh berbeda dengan kelas menengah di negara-negara barat negara. Bisa ditebak, kelas menengah baru akan menjadi pelopor untuk menuntut kebebasan politik dan kebebasan berbicara lebih besar.

p.   Proses regenerasi kepemimpinan. Jarang saja transisi ini akan berdampak generasi kepemimpinan dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan. Napas kebebasan dan kesetaraan yang lebih kental.

q.   Dalam bidang Politik Internasional, juga ada kecenderungan untuk tumbuh regionalisme. Kemajuan di bidang teknologi komunikasi telah menghasilkan kesadaran regionalisme. Ditambah dengan kemajuan teknologi transportasi telah menyebabkan meningkatnya kesadaran.

r.    Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk membawa transformasi lengkap pemerintah.

s.   Sektor TI untuk berkontribusi terhadap pendapatan pemerintah dalam dua cara

1)  Pemerintah mendapatkan penghasilan ketika mereka menjual lisensi atau privatisasi perusahaan milik negara. Mereka juga mendapatkan penghasilan dari pajak dan pembayaran biaya lisensi tahunan.

2)  Sektor TI menghasilkan pendapatan dengan jumlah yang sangat besar bagi pemerintah. Negara-negara di mana basis pajak terbatas indeveloping, pendapatan ini merupakan bagian penting dari pendapatan pemerintah secara keseluruhan.

t.    Dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah menetapkan program TI4PR (Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Pengurangan kemiskinan) yang mendirikan pusat teknologi informasi dan komunikasi, khususnya di daerah pedesaan seperti telecenter.

u.   Pejabat pemerintah membantu melaksanakan tugas dengan kemajuan alat-alat teknologi informasi, seperti Komisi (KPK), yang berhasil menangkap penjahat yang merugikan negara dengan memanfaatkan ponsel koruptor. Ponsel korup ini disadap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Komisi dapat menentukan tindak pidana korupsi korupsi.

v.   Polisi berhasil menangkap para penjahat dengan menggunakan alat-alat teknologi informasi, yaitu pemasangan kamera CCTV.

w. Pemerintah di negara-negara miskin dapat menjembatani kesenjangan antara lingkungan global, pegawai pemerintah, dan warga negara mereka. Memiliki akses ke informasi ini memungkinkan pemerintah untuk meletakkan dasar bagi kebijakan dan membuat komitmen untuk memperbaiki kondisi tersebut. Mampu memperoleh informasi dari luar akhirnya membantu meningkatkan nasib rakyatnya.

x.   Di negara-negara yang tidak memiliki akses internet dan sistem komputerisasi, teknologi informasi tentu dapat lebih efisien. Memperkaya kehidupan orang miskin di negara berkembang dapat dicapai melalui penggunaan teknologi modern seperti database perawatan medis, ponsel untuk meningkatkan mata pencaharian, dan komputer untuk mengaktifkan kemampuan warga untuk bersaing untuk pekerjaan online di pasar global. Pemerintah mungkin lebih dekat dengan rakyat melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga meningkatkan efisiensi dan membantu untuk membuat hidup mereka lebih baik.

2.   Dampak Negatif Teknologi Informasi Bidang Pemerintahan

Berikut ini terdapat beberapa dampak negatif teknologi informasi dalam bidang pemerintahan, terdiri atas:

a.      Lebih akses umum gratis ke situs akan membuka peluang bagi kejahatan cyber yang dapat merusak sistem ICT dalam e-government. Sebagai contoh, kasus pembobolan situs Komisi ketika penyelenggaraan Pemilu oleh seorang cracker.

b.      Biaya. Meskipun politik digunakan pemerintah informasi dan teknologi dapat melakukan pengeluaran kurang dari konvensional, tetapi sebelum membuat infrastruktur dan teknisi akan memiliki biaya yang sangat mahal.

c.      Mencapai akses. Harus diakui bahwa tidak semua orang melek teknologi. Bagi orang-orang yang jauh di pedalaman akan sulit untuk mengakses website, blog, atau streaming video tentang politik Indonesia.

d.      Transparansi. Di beberapa negara maju, banyak yang meragukan berita yang diterbitkan oleh negara negara sendiri. Alasannya adalah bahwa itu adalah penulisan berita negara dan penerbit adalah negara. Modifikasi berita kecurigaan dapat terjadi.

e.      Privasi. Sebuah entitas politik seperti negara memerlukan tanggapan dari warga. Jika negara terus meminta informasi, privasi orang semakin sulit untuk dipertahankan. Ini akhirnya menjadi dilema, di satu sisi data dari masyarakat berkumpul untuk mengembangkan kegiatan di dalam negeri, tetapi negara-negara lain juga harus menegakkan hak-hak privasi warga negaranya.

f.       Penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang orang lain untuk kekuasaan dan kekayaan. Terorisme semakin merajalela.

g.      Kurangnya privasi suatu negara karena kerahasiaan tidak dijamin oleh meningkatnya kecanggihan deteksi alat-alat.

h.      Kasus sering menghujat saling antar kelompok.

i.        Mudah menyalahgunakan media sosial untuk tujuan politik.

j.       Pemerintah bukanlah pemimpin dalam teknologi. Mereka bereaksi terhadap lingkungan sekitar mereka daripada mencoba untuk menemukan cara-cara baru yang lebih efisien. Akibatnya, lebih mahal untuk mengubah semuanya sekaligus mengeluarkan sejumlah besar uang tunai untuk memenuhi kebutuhan peralatan dan pelatihan staf kebutuhan. Hal ini juga menyebabkan lebih efisien karena sistem baru membingungkan dengan situasi yang panjang dan kacau.

k.      Pemerintah menyimpan informasi rahasia, seperti data dari keamanan data spesifik berbangsa dan bernegara. Karena semua informasi ke digital dan tersedia untuk siapa saja yang ingin melihatnya, hal ini bisa terjadi bahwa pelanggaran keamanan yang tak terelakkan. Dan sementara banyak perusahaan telah memiliki skandal informasi pelanggan bocor atau hack, pemerintah lebih rentan, karena mereka jarang menarik orang-orang terbaik di bidang IT sebagai karyawan.

l.        Transparansi.Warga ingin tahu apa pejabat pemerintah dan karyawan lakukan. Dan internet sangat cocok untuk jenis masyarakat. Bisnis semua orang dan kegiatan pribadi tersedia secara online. Dan sementara tren ini mempengaruhi kemampuan individu untuk mendapatkan pekerjaan atau pergi ke sekolah sangat baik, juga dapat mempengaruhi pemerintah.

m.    Percakapan, tindakan, keputusan, dan motif yang sedang dimainkan di Internet dalam e-mail, situs jejaring sosial, video dan blog pribadi. Pejabat pemerintah dan karyawan tidak bisa lagi bersembunyi di selubung rahasia.